Koruptor Didominasi Kepala Daerah dan Legislator, Rizal Ramli: Akibat Demokrasi Kriminal

Posted on

– – Tokoh nasional Rizal Ramli mengomentari maraknya kepala daerah dan anggota legislatif dari tingkat pusat hingga daerah yang ditangkap atas dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Mayoritas modus operandi korupsi berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang dalam proses lelang pengadaan barang dan jabatan serta anggaran proyek.

Menurut RR, inisial beken Rizal Ramli, penyebab maraknya KKN yang melibatkan pejabat ini ialah demokrasi kriminal.

Maksudnya, kata RR, seseorang yang ingin menjadi pemimpin di tingkat pusat atau daerah, harus menyiapkan biaya yang tidak sedikit untuk membeli ‘tiket’ dari partai politik pengusung.

Baca Juga: Moeldoko Siap Keluarkan Jurus, Pengamat Sarankan Ini Untuk AHY dan SBY

Lebih-lebih, ujar RR, aturan soal ambang batas syarat pencalonan membuat posisi tawar partai politik (parpol) semakin tinggi di mata calon pemimpin.

Salah satu cara mendapatkan dana, kata RR Rizal, para calon pemimpin mencari sponsor dari pengusaha-pengusaha hitam yang punya kepentingan menjaga bisnisnya bisa langgeng.

“Para pejabat yang terpilih itu juga memprioritaskan untuk mengembalikan modal politik yang sudah dikeluarkan ketimbang mengimplementasikan janji politiknya terhadap rakyat,” kata Rizal Ramli dalam keterangan resminya kepada awak media di Jakarta, Rabu (10/3).

Mantan Anggota Tim Panel Ekonomi PBB itu pun mengatakan, praktik politik di Indonesia itu tidak terjadi di negara Eropa, Australia, dan New Zealand.

Sebab, parpol di negara tersebut dibiayai negara. Dengan begitu, parpol di negara-negara maju itu benar-benar bekerja mencari pemimpin yang menyejahterakan masyarakat.

Mantan Menko Perekonomian era pemerintahan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu mengatakan, Indonesia sebenarnya bisa mencontoh dari negara maju tersebut dengan menyediakan keuangan untuk membiayai parpol.

“Jadi tidak perlu bandar atau cukong, sehingga legislatif dan eksekutif mengabdi untuk rakyat, bukan cukong,” ungkap RR.

Memang, kata RR, saat ini negara sudah membiayai parpol. Namun bantuan dana dari negara masih sangat kurang.

Sebab itu, kata dia, parpol di Indonesia masih harus mencari penghasilan tambahan dengan mengakali keuangan negara. Dari situ, kata dia, tak heran para politisi di Indonesia seperti berlomba-lomba melakukan korupsi.

“Mari ubah demokrasi kriminal menjadi demokrasi bersih dan amanah dengan cara hapuskan threshold. MK jangan ngeyel,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sejak 2004 hingga 2020, terdapat 141 kepala daerah, terdiri dari 122 bupati atau wali kota dan 21 gubernur yang ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi.

Sementara itu, jumlah anggota legislatif yang dicokok lembaga anti-rasuh berdasarkan data KPK dari 2004 hingga 2020 sebanyak 274.

Baca Juga: Mabes Polri Siap-siap Pecat Jenderal yang Terlibat Skandal Djoko Tjandra

Sumber: fajar.co.id



Source link